P PP No. 28 Tahun 2024 dan Tantangan Pendidikan Seks di Kota Banjarmasin: Perspektif Hukum dan Perlindungan Anak

Abstract

Pendidikan seks di Indonesia merupakan topik yang kompleks dan sensitif. Di satu sisi, Indonesia memiliki sejumlah masalah yang signifikan dalam kesehatan reproduksi remaja, termasuk tingginya angka pernikahan dini, kehamilan yang tidak diinginkan, dan berkembangnya penyakit menular seksual. Selain itu, sebagai bagian dari perlindungan hukum bagi anak, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang berfungsi sebagai aturan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sekaligus sebagai pendukung pendidikan kesehatan sistem reproduksi pada anak. Peraturan pemerintah ini telah memicu kontroversi dan perdebatan sengit di masyarakat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 103 Ayat (4) huruf e, yang mengatur penyediaan kontrasepsi sebagai bagian dari sistem kesehatan reproduksi bagi anak usia sekolah dan remaja. Meskipun tidak dinyatakan secara resmi, aturan tersebut memberikan opsi untuk integrasi pendidikan seksualitas yang komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap, menganalisis, dan mengkritisi terbitnya PP No. 28 Tahun 2024 yang membahas tentang pentingnya pendidikan seks dalam perundang-undangan dan keselamatan anak. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, serta sumber perundang-undangan dan literasi kepustakaan, dan didukung oleh data lapangan yang dikumpulkan dari responden. Metode analisis penelitian ini adalah evaluatif. Keputusan pemerintah untuk mendistribusikan alat kontrasepsi kepada anak usia sekolah dan remaja sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 103 ayat (4) PP No. 28 Tahun 2024 merupakan tindakan yang tidak tepat dan kurang bijaksana. Namun, minimnya aturan turunan di daerah membuat pelaksanaan pendidikan seks kurang diharapkan.